Secara legal, Qbar didirikan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 4 Januari 2002 berdasarkan akte Nomor 05 dari Notaris Hermon,SH. Namun, embrionik kehadiran lembaga ini telah ada dan tumbuh jauh sebelum era reformasi bergulir (era yang dimulai semenjak runtuhnya rezim Orde Baru pimpinan Soeharto pada tahun 1998). Para pendiri dan penggagas lahirnya Qbar sebahagian besarnya adalah mantan aktivis mahasiswa yang aktif dalam gerakan sosial dan demokratisasi pada tahun 1990-an (gerakan ini mencapai momentumnya pada tahun 1998). Pada tahun 1996, sebahagian besar penggagas dan pendiri Qbar mendirikan Lembaga Riset dan Advokasi (LRA). Melalui LRA, semua potensi dan kekuatan gerakan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil di Sumatera Barat disinergikan dan diakumulasikan sehingga potensi dan kekuatan ini menjadi daya dorong dan dobrak yang efektif dan efisien terhadap perubahan kehidupan bangsa yang lebih demokratis, adil dan manusiawi. Lembaga LRA ini kemudian menjadi semacam icon perlawanan rakyat terhadap otoritarianisme, penindasan dan ketidakadilan. LRA merupakan lembaga utama yang membidani lahirnya Serikat Petani Sumatera Barat (SPSB) dan Aliansi Masyarakat Adat Sumatera Barat (AMA-Sumbar) sebagai wadah perjuangan dan aspirasi kelompok masyarakat yang paling tertindas dan termaginalkan oleh sistem pemerintahan yang otoriter dan represif. Bersama kedua organisasi ini, LRA melakukan upaya-upaya perjuangan pengembalian hak-hak kedua kelompok masyarakat ini (pemilikan dan pengelolaan sumber daya agraria, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menentukan nasib sendiri dan lain-lain), yang selama ini telah dirampas oleh pemerintah dengan atas nama kepentingan negara dan pembangunan serta stabilitas nasional.

Setelah berjalan lebih dari 6 tahun, LRA masih belum begitu 'berhasil' membawa perubahan yang diharapkan. Melalui evaluasi dan refleksi yang mendalam, disadari bahwa aktivitas dan agenda yang telah dilakukan selama ini sangat parsial dan sektoral. Perjuangan selama ini barulah pada level dan dataran 'pertempuran' (battle), bukan pada level 'peperangan' (war)-Kesimpulannya, "Winning in the battle does not necessarily mean winning in the War". Rejim otoriter dan represif telah berhasil ditumbangkan. Tanah rakyat yang selama ini dirampas, sebagiannya telah berhasil direclaiming oleh rakyat diberbagai daerah. Pendekatan keamanan yang selama ini digunakan sebagai metode yang sangat ampuh dalam membungkam dan mengkebiri kedaulatan dan hak azasi rakyat telah berkurang secara significant. Namun, penindasan, ketidakadilan, manipulasi politik dan ekonomi dalam berbagai bentuk dan wujud masih bercokol dimuka bumi pertiwi ini. Untuk itu perlu sebuah format, orientasi, metode dan playing field baru perjuangan bagi perwujudan keadilan, demokratisasi dan penegakan hak azasi manusia yang merupakan elemen dasar (main ingredients) dari penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Setelah melalui proses persiapan dan pematangan, Qbar kemudian didirikan dalam menjawab hal ini.

Tidak seperti halnya nama lembaga atau organisasi lain, nama Qbar bukanlah sebuah singkatan (abbreviation). Kata Qbar berasal dari dua suku kata, yaitu Q (equilibrium-keseimbangan) dan bar (line-garis). Jadi, Qbar berarti 'Garis Keseimbangan'. Pilihan nama ini diambil atas kesadaran bahwa untuk mewujudkan sebuah 'sistem' yang demokratis dan adil, perlu adanya keseimbangan. Alam secara arif telah mengajarkan kepada kita bahwa, untuk menciptakan suatu keharmonisan system alam semesta, keseimbangan diantara sub-system yang ada didalamnya mutlak diperlukan. Bencana dan kekacauan akan timbul bila keseimbangan ini terganggu. Begitu juga dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, keseimbangan ini mutlak diperlukan! Kemandekan dan ketertahihan perjalan reformasi, sangat diyakini, disebabkan karena belum terbangun dan terciptanya keseimbangan ini. Penyelenggara negara (baca: pemerintah) pada semua tingkatan masih mendominasi proses pengambilan keputusan dan penyusunan hukum dan kebijakan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses-proses ini tidak dapat terakomodasi dengan baik, ia baru sebatas slogan dan jargon. Tuntutan terhadap perbaikan kondisi ekonomi yang morat-marit dijawab dengan paradigma pertumbuhan ekonomi dan penarikan/ pengumpulan modal yang sebesar-besarnya, namun tidak diseimbangkan dengan perlindungan ekosistem dan sumber daya alam serta perlindungan pemenuhan hak-hak dasar rakyat (yang sepertinya dinegasikan begitu saja). Pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) baru masih sebatas wacana.

Dalam ranah pergerakan dan perjuangan, Qbar tidak ingin terjebak pada issue dan aktifitas parsial dan sektoral. Perhatian dan kerja kedepan mestilah holistik, integral dan sinergis. Semua unsur dan elemen yang ada didalam system mestilah diseimbangkan. Tidaklah mungkin akan menghasilkan suatu tata kepemerintahan (governance) yang baik bila hanya mengganti dan mengutak-atik para penyelenggaranya saja tanpa dibarengi dengan penguatan dan pemberdayaan rakyat serta produksi hukum dan kebijakan yang mampu mendorong dan menstimulasi perwujudan efektitifitas, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Pada dataran dan tingkatan tertentu, berhadapan secara frontal-vis a vis-dengan penyelenggara negara bukanlah sebuah pilihan bijak. Jalan dialog, membangun saling pengertian dan kepercayaan serta membangun aliansi taktis dan strategis diantara semua stakeholders negara perlulah dipertimbangkan.

Terwujudnya tatanan kehidupan kebangsaan dan kerakyatan yang adil dan demokratis untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Lahirnya hukum dan kebijakan untuk memenuhi keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat; semakin kuatnya rakyat untuk memenuhi keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran; dan menguatnya kemampuan Qbar dalam mencapai visinya. Semua hal ini dicapai melalui (1) fasilitasi proses penumbuhan dan peningkatan kapasitas pemerintah dalam pembuatan hukum dan kebijakan yang responsif dalam memenuhi keadilan dan kesejahteraan; (2) fasilitasi penguatan basis (rakyat) untuk memenuhi keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran serta pengembangan, dan (3) penguatan institusi Qbar.
Semua hal itu akan diperjuangkan melalui :

1. fasilitas proses menumbuhkan dan peningkatan kapasitas pemerintah dalam pembuatan hukum dan kebijakan yang responsif dalam memenuhi keadilan dan kesejahteraan.
2. fasilitas penguatan basis (rakyat) untuk memenuhi keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran serta pengembangan, dan
3. penguatan institusi Qbar.

Qbar adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bersifat nirlaba (not-for-profit), independen dan non-partisan (not affiliated to or underbow of any political party and interest group). Bentuk organisasi Qbar adalah Perkumpulan. Kekuasaan pengambilan keputusan tertinggi dan fungsi legislasi organisasi berada pada Rapat Umum Anggota yang diadakan setiap 3 (tiga) tahun. Fungsi pengawasan dan kontrol berada pada Majelis Anggota. Sementara fungsi Eksekutif dimandatkan dan dijalankan oleh Direktur Eksekutif (bersama perangkat-perangkat pelaksana yang dibentuk dan diangkat oleh Direktur Eksekutif). Majelis Anggota dan Direktur Eksekutif dipilih, diangkat, dimintakan pertanggungjawabannya serta diberhentikan melalui Rapat Umum Anggota.

Prof. Ade Saptomo, Ir. Rachmadi, Kurnia Warman, SH., MH, Rifai, SH Otong Rosadi, SH., MH, Jomi Suhendri. S, SH, Albadri Arif "Boneng", Andiko, SH, Lili Suarni, SH, Nurul Firmansyah, SH, Naldi Gantika, SH, Mora Dingin, Indra Lubis, SE

Jln. Bayur 1 No 1 Lolong Padang
Sumatera Barat

Tlp. +62 (751) 40516
Fax. +62 (751) 40516
email: qbar.padang@gmail.com
website: http://www.qbar.or.id