Hukum Untuk Rakyat

Ikuti Kami

Polisi Di Tengah Konflik Sumber Daya Alam

ADA POLISI

Ada konflik lahan di hutan adat Kinipan. PT SML datang-datang buka hutan untuk perkebunan. Tanpa persetujuan masyarakat Laman Kinipan, KLHK menerbitkan ijin pelepasan kawasan hutan disusul penerbitan HGU oleh ATR kepada PT SML. Area konsesinya tumpang tindih dengan hutan adat Laman Kinipan. Saat itu 2018, PT SML datang dengan alat berat, siap untuk membabat hutan. Di tengah aktivitas bisnis perusahaan, ada polisi. Aparat kepolisian terlihat menjaga proses pembukaan hutan oleh perusahaan, masyarakat tidak bisa melawan.1

Pasca hutan adat disambangi alat berat, masyarakat Laman Kinipan tidak tinggal diam. Mereka mengawal hutan adat yang tersisa dan berusaha mencegah aktivitas perusahaan sampai konflik terselesaikan. Juga menuntut keadilan ke berbagai lembaga negara. KSP sampai turun ke Kinipan dan mengundang para pihak berunding. Namun akibat perusahaan dan pemerintah daerah tidak kooperatif,2 konflik berlanjut dan belum terselesaikan sampai kini. Di tengah upaya penyelesaian konflik, ada polisi. Atas tuduhan tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh perusahaan, Ketua Adat Laman Kinipan Effendi Buhing ditangkap dengan diseret oleh sejumlah aparat kepolisian berseragam hitam dengan senjata api laras panjang.3

Lain tempat, di Makassar, nelayan menolak kehadiran tambang pasir laut di Kodingareng. Pada 16 Juli lalu, oknum yang diduga diutus perusahaan membagikan amplop kepada nelayan. Pak Manre, salah seorang nelayan berumur 60 tahun, merobek dan membuang amplop tersebut sebagai bentuk perlawanan.4 Di tengah perlawanan nelayan, ada polisi. Pak Manre ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana perobekan mata uang karena amplop yang diberikan perusahaan berisi uang. Beliau ditangkap dan ditahan di Polda Sulsel.

Konflik-konflik sumber daya alam antara masyarakat dengan perusahaan mau tidak mau berhubungan dengan kewenangan kepolisian di berbagai tahapannya. Keterlibatan wewenang aparat kepolisian dalam konflik ini bisa dalam dua urusan. Urusan pertama polisi bertindak sebagai aparat keamanan, misalnya saat mengawal alat berat perusahaan dalam membuka hutan atau saat penggusuran paksa masyarakat. Sejak 2 Maret sampai 2 Mei 2020, YLBHI mencatat terdapat 14 konflik lahan yang dilindungi kepolisian.5

Urusan kedua polisi bertindak sebagai aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi dapat melakukan penyidikan, menetapkan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan. Untuk urusan kedua ini, dalam konflik-konflik sumber daya alam, masyarakat sipil sering menyuarakan dugaan kriminalisasi, dimana wewenang aparat kepolisian sebagai penegak hukum bisa jadi digunakan untuk memperlemah dan membungkam masyarakat yang berkonflik dengan ancaman sanksi pidana. Agaknya potensi pembungkaman masyarakat dalam ranah penegakan hukum tidak terbatas di ancaman sanksi pidana, tapi dari awal penggunaan wewenang upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, sudah berpotensi jadi alat pembungkaman. Dalam kasus-kasus dugaan kriminalisasi, tindak pidana yang dituduhkan bisa berupa kasus yang diduga direkayasa (dimana korban dugaan kriminalisasi mengaku tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan, misalnya dalam kasus Budi Pego), atau bisa juga penggunaan pasal sedemikian rupa berkaitan dengan aktivitas perlawanan anggota masyarakat, misalnya dalam kasus Pak Manre ini.

 

APA YANG BELUM ADA?

Melihat kasus-kasus di atas, jika dikelompokkan terdapat beberapa pola dugaan pelanggaran hak masyarakat yang sering dijumpai di lapangan terkait keterlibatan aparat kepolisian, diantaranya:

  1. ikut mengamankan penggusuran paksa masyarakat dan beberapa kali diberitakan menggunakan kekerasan;
  2. diduga melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan yang beberapa kali dirasa tidak proporsional dengan tindak pidana yang dituduhkan; dan
  3. berpotensi memulai kriminalisasi masyarakat yang berkonflik karena kewenangan penyidikan berada di kepolisian. Lantas, apa yang kurang dari sistem hukum kita sehingga masih ada dugaan pelanggaran hak di atas?

Berkaitan dengan penggusuran paksa, secara internasional penggusuran paksa sendiri — apapun status kepemilikan tanahnya menurut hukum negara — sudah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat,6 apalagi jika disertai dengan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan. Sayangnya, sangat jauh dari standar internasional hak asasi manusia, aturan hukum di Indonesia justru belum secara khusus memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari penggusuran paksa, termasuk perlindungan terhadap perempuan, minoritas, dan kelompok rentan.7 Jangankan mengatur sanksi bagi pelaku penggusuran paksa, dalam prakteknya malah penggusuran seolah jadi ujung yang lumrah dari tumpang tindih penguasaan tanah. Perusahaan, dengan bantuan keamanan aparat kepolisian, begitu saja mengerahkan alat berat ke tanah yang dikuasai masyarakat tanpa didahului putusan pengadilan.

Berkaitan dengan penggunaan kekerasan fisik secara tidak proporsional oleh aparat, baik sebagai aparat keamanan maupun sebagai penegak hukum dalam melakukan upaya paksa, jika penggunaan kekerasan tersebut sebenarnya tidak diperlukan dan tidak proposional, dan menyebabkan luka fisik maupun psikis bagi korban, maka menurut standar internasional tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai ill-treatment yang sering disebut sebagai pelanggaran hak absolut. Pelanggaran hak absolut ini berarti negara telah melanggar hak yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang.

Standar hak asasi manusia internasional mengharuskan adanya upaya pengaduan bagi korban kekerasan aparat. Sayangnya dalam prakteknya di Indonesia, jalur pengaduan dan penindakan tersebut belum cukup memberi akses keadilan bagi masyarakat. Bagaimana tidak, korban kekerasan jika ingin mengadukan terjadinya kekerasan oleh aparat kepolisian biasanya dihadapkan dengan dua jalur pengaduan: laporan tindak pidana atau laporan pelanggaran kode etik. Dua-duanya diterima oleh kepolisian. Ditambah, wewenang untuk menentukan bagaimana menindaklanjuti laporan tersebut juga diserahkan kepada kepolisian. Kalaupun ada sedikit kasus yang diproses, faktanya pelaku dihukum secara ringan.8

Berkaitan dengan potensi kriminalisasi, untuk mengurangi resiko kriminalisasi standar hak asasi soal legalitas perlu diterapkan. Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal pidana harus dibuat sejelas dan sespesifik mungkin untuk menghindari pasal karet yang bisa digunakan sedemikian rupa untuk mengkriminalisasi masyarakat. Sayangnya, di Indonesia potensi kriminalisasi bukan hanya ada karena kendala formal unsur pasal yang multitafsir, melainkan juga dugaan rekayasa kasus, misalnya kasus Budi Pego. Lebih khusus, meskipun masyarakat dan aktivis lingkungan sedikit terlindungi dengan Pasal 66 UU Lingkungan Hidup, celah kriminalisasi masih terbuka. Hal ini karena secara legal formal sulit membuktikan adanya kriminalisasi, mengingat di banyak kasus tindak pidana yang dituduhkan kepada masyarakat tidak secara langsung berhubungan dengan konfliknya. Misalnya dalam kasus Pak Manre, beliau ditangkap karena dugaan perobekan mata uang rupiah. Penegak hukum bisa saja berdalih bahwa penangkapan tersebut tidak ada hubungannya dengan upaya pembungkaman, melainkan murni penegakan hukum pidana.

Pada akhirnya, bagaimanapun standar hak asasi diterapkan, selama kriminalisasi masih dilihat dalam kaca mata yang formalistik, akan selalu ada celah untuk berkilah. Baik dalam kasus dugaan kriminalisasi, maupun penindakan pelaku kekerasan oleh aparat, negara harus mengakui sendiri posisi rentan masyarakat dan aktivis HAM dalam konflik sumber daya alam. Jika tidak, sampai kapanpun akan selalu ada celah formalistik untuk dimanfaatkan.

Sebagai penutup, karena nampaknya penerapan standar formal saja dirasa tidak cukup untuk mencegah pelanggaran hak asasi dalam kasus-kasus di atas, mungkin lebih baik tulisan ini ditutup oleh nasihat konselor psikologi online yang sepertinya sudah jadi kebutuhan primer anak muda ibukota: “Mengakui keadaan adalah langkah pertama dari proses penyembuhan.”

1 “Kami tak ada keberanian karena mereka dijaga kepolisian,” ungkap Effendi Buhing Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan. Dalam Lusia Arumingtyas, “Begini Nasib Hutan Adat Laman Kinipan Kala Investasi Sawit Datang”, https://www.mongabay.co.id/2018/06/18/begini-nasib-hutan-adat-laman-kinipan-kala-investasi-sawit-datang/, diakses 4 September 2020.

2 Indra Nugraha, Yusie Marry, Sapariah Saturi, “Berawal Konflik Lahan, Berujung Jerat Hukum Orang Kinipan”, https://www.mongabay.co.id/2020/08/27/berawal-konflik-lahan-berujung-jerat-hukum-orang-kinipan/, diakses 4 September 2020.

3 CNN Indonesia, “Kronologi Ketua Adat Kinipan Diseret dan Ditangkap Polisi”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200827015212-12-539719/kronologi-ketua-adat-kinipan-diseret-danditangkap-polisi, diakses 4 September 2020.

4 Dalam https://www.change.org/p/bebaskan-pak-manre-dan-nelayan-pulau-kodingareng-manrebukankriminal?recruiter=730535822&recruited_by_id=9d9796a0-4c0e-11e7-b198-5f7215e5e79d, diakses 4 September 2020.

5 Dalam Koran Tempo, “TNI Bantah Latihan Militer Terkait Konflik Lahan Kinipan”, https://koran.tempo.co/read/nasional/457417/tni-bantah-latihan-militer-terkait-konflik-lahan-kinipan, diakses 4 September 2020.

6 Lihat Commission on Human Rights, Resolution 1993/77.

7 Berkenaan dengan standar internasional terkait penggusuran paksa, lihat General Comment No. 7 CESCR.

8 Nigel D. White, et. al., “Blurring Public and Private Security in Indonesia: Corporate Interests and Human Rights in a Fragile Environment”, Netherlands International Law Review, 65 (2018), hal. 217-252.

 

Format pdf silahkan unduh di sini.

Publikasi lainnya dapat diakses di portal publikasi HuMa.

 

0 Komentar

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Form bertanda * harus diisi.