Hukum Untuk Rakyat

Ikuti Kami

“Masyarakat Sipil Menggugat Menteri Perdagangan dan Jokowi atas Kegagalan Negara Menjamin Pasokan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng”

Siaran Pers Bersama

 

“Masyarakat Sipil Menggugat Menteri Perdagangan dan Jokowi atas Kegagalan Negara Menjamin Pasokan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng”

Sawit Watch, Perkumpulan HuMa, WALHI Nasional, ELSAM, Greenpeace Indonesia dan PILNET Indonesia

 

 

Jakarta, 2 Juni 2022. Sawit Watch bersama dengan Tim Kuasa Hukum, serta didukung oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil diantaranya “Perkumpulan HuMa, WALHI Nasional, ELSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET” yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebutuhan Pokok Rakyat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atas polemik minyak goreng yang terjadi saat ini. Gugatan ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“Gugatan  ini merupakan tindakan lanjutan setelah sebelumnya Sawit Watch, Perkumpulan HuMa, WALHI Nasional, ELSAM, Greenpeace Indonesia, dan PILNET Indonesia mengajukan upaya administratif berupa keberatan administratif kepada empat pejabat terkait pada, 22 April 2022 lalu. Dalam gugatan ini menyebutkan bahwa kegagalan Presiden Jokowi dan Menteri Perdagangan  dalam mencegah tinggi dan langkanya minyak goreng bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Keadilan,” ujar Andi Muttaqien, Deputi Direktur ELSAM sekaligus Tim Advokasi Kebutuhan Pokok Rakyat.

Kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah melarang ekspor minyak sawit mentah per-tanggal 22 April 2022 pasca keberatan administratif yang kami ajukan pada kenyataanya belum secara signifikan mengatasi masalah. Pelarangan ekspor yang menyebabkan banyak petani sawit mengalami  banyak  kerugian  tersebut  hanya  mampu  memberikan  efek  kejut  sementara terhadap harga minyak goreng. KPPU mencatat harga minyak goreng kemasan semula berada di kisaran Rp 25.000,- per liter pada masa larangan ekspor minyak sawit berlaku, yakni pada 28 April sampai 22 Mei 2022.

“Dalam petitum gugatan, kami meminta Jokowi selaku Presiden dan Menteri Perdagangan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga Minyak Goreng untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen bagi seluruh warga Indonesia. Selain itu, penting juga untuk menjamin untuk minyak goreng itu tidak boleh ada dua harga agar terciptanya keadilan di level konsumen,” terang Achmad Surambo Direktur Eksekutif Sawit Watch.

Gugatan ini merupakan momentum bagi pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dalam artian negara harus hadir dalam menjamin ketersediaan bahan pokok masyarakat sebagai konsumen. Selain itu, gugatan ini merupakan tantangan terbuka untuk pemerintah yang berulang kali menyampaikan wacana audit terhadap perusahaan sawit. Harapannya wacana tersebut segera terwujud dalam evaluasi menyeluruh industri sawit untuk membawa  perbaikan  tata  kelola  yang signifikan. Konsumen membutuhkan minyak goreng dengan harga terjangkau sama seperti hutan Indonesia dan masyarakat adat membutuhkan penghentian deforestasi untuk kebun sawit.

Jakarta, 2 Juni 2022

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:

N. Achmad Surambo (Sawit Watch) 08128748726;

Sekar Banjaran Aji (Greenpeace Indonesia) 081287769880;

Andi Muttaqien (ELSAM) 08121996984;

Erwin Dwi Kristianto (HuMa) 081327096984,

dan Judianto Simanjuntak (PILNET) 085775260228.

 

 

 

 

 

0 Komentar

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Form bertanda * harus diisi.