Hukum Untuk Rakyat

Ikuti Kami

SIARAN PERS – SIKAP PEMERINTAH DAN DPR DALAM LEGISLASI NASIONAL 2020 BERDAMPAK BURUK PADA MASYARAKAT ADAT

SIARAN PERS

SIKAP PEMERINTAH DAN DPR DALAM LEGISLASI NASIONAL 2020 BERDAMPAK BURUK PADA MASYARAKAT ADAT

Jakarta, 19 Januari 2021 – Perkumpulan HuMa Indonesia Meluncurkan Kajian yang di kemas dalam Outlook

HuMa : Sikap Pemerintah Dan DPR Dalam Legislasi Nasional Terkait Masyarakat Adat di tahun 2020.

Selama 2020, pemerintah dan DPR mengesahkan 2 (dua) undang-undang, UU Cipta Kerja (UU CK) dan Perubahan UU Minerba yang berdampak buruk bagi masyarakat adat, karena memperlebar ketimpangan penguasaan SDA, memudahkan perampasan wilayah adat dan kerusakan lingkungan, serta berpotensi mengkriminalisasi masyarakat adat yang terlibat konflik SDA. Di sisi lain, justru 2 (dua) RUU yang sangat dibutuhkan masyarakat adat, yaitu RUU Masyarakat Adat (RUU MA) dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) justru tidak kunjung dimajukan ke pembahasan tingkat 1 dan bahkan RUU PKS dihapus dari Prolegnas 2020.

Agung Wibowo, Koordinator Eksekutif Perkumpulan Huma Indonesia menjelaskan “Sebagai refleksi proses legislasi selama 2020, Perkumpulan HuMa membuat dokumen Outlook yang fokus pada 4 (empat) legislasi ini ditinjau dari: (1) catatan proses formil selama 2020; dan (2) diskursus yang muncul berdasarkan pernyataan aktor terkait, dalam hal ini dikumpulkan pernyataan publik perwakilan pemerintah dan DPR, yang mendalilkan alasan mereka mengapa UU CK dan Perubahan UU Minerba disahkan segera, sedangkan pembahasan RUU PKS dan RUU Masyarakat Adat terhambat”.

Secara keseluruhan HuMa Menemukan beberapa hal. Pertama, terdapat inkonsistensi dalil untuk menentukan mengapa 1 (satu) produk legislasi harus diprioritaskan dari yang lain. Misalnya, dalam pernyataan publik yang dikumpulkan, alasan DPR RI menghapus RUU PKS dari Prolegnas 2020 adalah karena pembahasannya sulit dan proses lobi-lobi buntu karena ada fraksi yang menolak. Padahal terdapat 5 (lima) fraksi yang terang- terangan mendukung RUU PKS, dibanding 1 (satu) fraksi yang terang-terangan menolak. jika dibandingkan dengan UU CK, pada rapat paripurna UU CK juga ditolak oleh 2 (dua) fraksi.

Kedua, indikasi pelanggaran formil dalam pembahasan UU CK dan UU Minerba. proses pembahasan 2 (dua) legislasi yang terburu-buru dan mengandung banyak indikasi pelanggaran formil. Pembahasan UU CK bahkan tetap dilakukan saat reses. Selain itu, anggota DPR tidak memegang draft saat paripurna. Bahkan sampai setelah pengesahan draft masih disempurnakan. Dan karena tidak dipublikasikan naskah mana yang dibawa ke paripurna, publik tidak bisa memastikan sejauh mana draft berubah setelah disahkan di paripurna, apakah betul hanya perbaikan redaksional.

Ketiga, dari pernyataan publik perwakilan pemerintah dan DPR RI yang dikumpulkan, banyak statement yang merefleksikan salah pemahaman dalam beberapa hal.  diantaranya terkait dengan dukungan terhadap UU CK dan UU Minerba, sudut pandang yang digunakan adalah investasi dan lapangan kerja padahal kedua UU tersebut menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Selain itu juga terdapat pernyataan publik perwakilan pemerintah dan DPR yang meminta untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi bagi yang tidak sepakat. Pernyataan seperti ini  selain bias privilese karena tidak semua orang bisa  memiliki akses untuk mengajukan uji materi, juga seolah melanggengkan pemahaman bahwa aksi masa dan opini publik tidak sevalid jalur hukum formal, padahal semuanya merupakan jalur yang dilindungi oleh undang-undang.

Keempat, beberapa dukungan publik atas RUU Masyarakat Adat masih bersifat performatif dan belum sefrekuensi dengan kepentingan masyarakat adat terkait substansi apa yang harus diatur dalam RUU Masyarakat Adat untuk menjawab permasalahan selama ini dan memenuhi hak masyarakat adat secara utuh.

“Terjadi paradoks dalam legislasi nasional kita, antara UU yang disahkan dengan RUU yang tak kunjung disahkan. Pemerintah dan DPR telah menunjukkan itikad tidak baik dalam upaya perlindungan hak -hak masyarakat adat dengan mengesahkan UU yang bermasalah dan menghambat pemenuhan hak masayrakat adat. Dukungan–dukungan pemerintah dan DPR terhadap RUU PKS dan RUU MA harus ditinjau kembali, karena dalam pembahasan 2 RUU ini masih syarat dengan kepentingan politik dan ada isu – isu sektoralisme”. Tutup Agung Wibowo

Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi : Agung Wibowo : 081281140154

 

 

 

 

 

 

0 Komentar

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Form bertanda * harus diisi.