Semangat Forest for People (hutan untuk rakyat) kini runtuh sudah dan kita tidak lagi bisa berharap terhadap Undang Undang Kehutanan No. 41/1999 untuk mampu menyelesaikan masalah hukum dan sosial di sektor kehutanan. Setelah 10 tahun pemberlakuannya, UU Kehutanan (UUK) tampak lemah terhadap para cukong dan penjahat kehutanan, tetapi tampak sangar terhadap masyarakat miskin yang hidupnya bergantung terhadap sumber daya hutan. Kriminalisasi terjadi pada masyarakat miskin yang menggunakan hutan sebagai sumber untuk menunjang kehidupannya, seperti mendapatkan kayu bakar, mengumpulkan hasil hutan non kayu dan membudidayakan hutan yang sangat mengusik rasa keadilan.

Tgl 10-13 november 2009 lalu, telah diadakan pelatihan Perangkat Analisa Tenurial angkatan I, yang memperkenalkan tiga methodology yaitu RATA-HUMAWIN-AGATA. Training ini diselanggarakan oleh Working Group Tenure bekerja sama dengan ICRAF-SEA, HuMa dan Samdhana Institute dengan dukunganPartneship for Governance Program di Cisarua. Training diikuti oleh 18 orang peserta dari BPKH wilayah III Kalimantan Barat, BPKH wilayah IV Kalimantan Timur dan BPKH V wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, BPKH wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas, Kalteng dan Dinas Kehutanan Propinsi NTB dan Dinas Kehutanan Kab. Lombok Barat, NTB serta 2 orang assessor dari organisasi non pemerintah di Lombok Barat dan Kalimantan Tengah. Selain peserta dari daerah, training ini juga diikuti oleh 2 orang staf Ditjen Planologi, Bogor yang terlibat dalam proses pembentukan KPH di tingkat Nasional.

Tulisan ini memberi gambaran tentang relasi antara rancangan-rancangan REDD dengan isu tenure atau penguasaan masyarakat (adat/lokal) atas tanah dan kawasan hutan. Pada bagian akhir akan diperiksa beberapa pilot project yang sedang dikembangkan di sejumlah daerah.

Jika pembebasan lahan bagi pembangunan Kilang LNG di Kecamatan Batui tetap menemui jalan buntu, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai dapat saja mencabut hak penguasaan tanah secara paksa dari masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai, Syaifuddin Muid dalam pemaparannya diacara tatap muka antara PT Donggi Sinoro LNG (DSLNG) dan pemuka adat serta tokoh masyarakat Batui bersama unsure tripika kecamatan yang di gelar di Balai Pertemuan Umum Kecanatan Batui, Kamis (4/6) kemarin.

Ada yang berbeda di Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, Selasa (6/1). Pasalnya, seorang terdakwa illegal logging, Abdullah, yang akan disidang mengenakan kaus putih berkerah dengan beberapa kalimat yang tercetak di depan dan punggung kaus tersebut ....

Karena substansi dalam pembahasan RUU Minerba tak mengakomodir kepentingan rakyat, sejumlah LSM minta DPR menunda pengesahan RUU tersebut menjadi Undang-Undang. LSM minta dilakukan kaji ulang terhadap pengelolaan sumber daya mineral.

Pemerintah dan DPR RI rupanya tutup mata terhadap praktek-praktek pertambangan lewat UU No 11/1967, yang telah berlaku lebih 4 dekade. Terakhir, mereka akan menuntaskan Rancangan UU Mineral & Batubara, disingkat RUU Minerba dan segera disahkan di rapat paripurna DPR RI minggu depan.

“Bila hukum adat kuat, maka hukum negara juga akan kuat”. Ungkapan itu disampaikan oleh seorang ibu masyarakat hukum adat Tau Taa Wana dalam dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu tanggal 29 Oktober 2008. Dengar pendapat ini membahas tentang Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana.

Malam itu bulan seperti tempurung yang diisi dengan air. Penuh dan datar. Pukul sepuluh malam (09/08/2008) saya tiba di Stasiun Randublatung, Blora. Di Kabupaten paling timur di Jawa Tengah ini awan jarang terlihat, baik siang maupun malam. Sudah empat bulan musim kemarau berlangsung menjadikan siang hari sangat terik dan malam hari bulan dan bintang terlihat benderang.

Perubahan fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan sawit akan semakin meningkatkan emisi karbon di Indonesia. Sebagai salah satu gas rumah kaca (greenhouse gasses), peningkatan karbon tersebut akan meningkatkan peluang terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Demikian disampaikan Roger A. Sedjo, Direktur Program Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan pada Resources for the Future (RFF) dalam seminar yang diadakan RMI di Bogor, Jawa Barat (12/8).