Seratusan pengacara publik dan aktivis yang peduli pada kepentingan publik berkumpul di Jakarta dalam pertemuan bertajuk Konferensi Nasional Public Interest Lawyer Network. Konferensi tiga hari itu bukan saja menjadi ajang memperkuat jaringan para pengacara publik, tetapi juga membahas agenda kerja yang bisa dilakukan ke depan. Apalagi, inilah kali pertama para pengacara publik bertemu dalam konferensi resmi.

Lembaga penggiat hukum masyarakat (Huma) menuding Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menguntungkan kaum elit di Indonesia. Sebab, sebagai penjaga hak konstitusional warga negara, MK belum banyak dimanfaatkan rakyat miskin sebagai jalan mencari keadilan. Selama ini, pengguna MK sebagai jalur perlindungna konstitusional lebih banyak dari kalangan politikus dan orang berpendidikan.

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) menyatakan, hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok elit.

Setelah satu dekade reformasi hukum di negeri ini, nampaknya warna keadilan di Indonesia masih abu-abu. Tidak ada kejelasan merupakan gambaran yang tepat untuk menggambarkan hukum negeri ini. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) mengadakan seminar terbuka bertajuk Staganasi Hukum di Indonesia yang diadakan di Setiabudi Building, Jakarta, Kamis (5/8).

Banyaknya kasus-kasus besar seperti BLBI, Century, Lapindo yang hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya, dikarenakan proses hukum belum berfungsi dan ditegakkan secara maksimal. Maka, kondisi hukum di Indonesia mengalami stagnasi. Hali itu disampaikan pengacara senior dan anggota panitia seleksi Ketua KPK, Todung Mulya Lubis, menanggapi keterangan dari Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), yang hukum di Indonesia gagal menjadikan sistem dan praktik hukum keadilan kepada mereka yang miskin dan paling tertindas.

Hukum di Indonesia dinilai masih berpihak kepada kalangan penguasa, baik secara bisnis maupun politik. Kaum marginal belum sepenuhnya menikmati perlindungan hukum. Bahkan, penegakan hukum bukan sekedar stagnan tetapi malah setback. Dominasi hukum dipengaruhi kekuatan modal dan politik yang melahirkan ragam kekuatan. Sehingga siapa yang kuat dialah yang menang, ujar komisioner Komisi Hukum Nasional (KHN) Fajrul Falaakh dalam diskusi Stagnasi Hukum di Indonesia, di Setiabudi Building, Jakarta, Kamis (5/8).

Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), menilai kondisi hukum di negara ini tengah mengalami stagnasi. Negara gagal menjadikan sistem dan praktik hukum memberikan keadilan kepada mereka yang miskin dan paling tertindas. Hal itu menurut mereka dilihat dari indikator beberapa kasus hukum yang terjadi dan berlangsung dalam kehidupan bernegara dewasa ini. Sejumlah kasus itu adalah tidak tuntasnya penindakan kasus BLBI, Century, Lumpur Lapindo Sidoarjo, beberapa kasus ilegal loging, dan kasus-kasus penggusuran tanah masyarakat.

Hukum Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas. Justru sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Asep Yunan Firdaus dalam seminar "Stagnasi Hukum di Indonesia" di Jakarta, Kamis (5/8). "Dalam situasi seperti ini, hukum sedang berada pada kondisi stagnan yaitu, situasi dimana negara gagal menjadikan sistem dan praktik hukum memberikan keadilan kepada masyarakat miskin dan paling tertindas."

Kondisi hukum di negara ini tengah mengalami stagnasi. Situasi dimana negara gagal menjadikan sistem dan praktik hukum memberikan keadilan kepada mereka yang miskin dan paling tertindas. Penilaian itu disampaikan aktivis Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) dalam sebuah diskusi bertajuk 'Stagnasi Hukum di Indonesia' di Setiabudi Building, Jakarta, Kamis (5/8).

Forest Watch Indonesia bersama HuMA dan JKPP melakukan kerjasama untuk memberikan dukungan kepada masyarakat melalui penyajian dan analisis tumpang tindih pemanfaatan hutan dan monitoring sistem tenure dalam demonstrasi REDD. Analisis tenure ini juga dijadikan sebagai monitoring proses implementasi model REDD yang lagi berkembang di Indonesia berkaitan dengan hak-hak masyarakat, terutama hak-hak atas tanah/lahan.

Reformasi yang telah lama berjalan meninggalkan sejumlah rintisan awal untuk membangun kelembagaan transisional yang didukung oleh sejumlah produk hukum. Komisi ......

HAM berurusan dengan dua hal. Pertama, menyangkut hak dan kedua, mengenai manusia. Untuk menghubungkan keduanya maka dalam perdebatan filosofis, HAM ......

Sejak lama pembaruan agraria diupayakan dalam berbagai langkah hukum, namun hingga saat ini berbagai upaya tersebut senantiasa menemukan kesulitan bekerja ......

Bambang Sutedjo (30 tahun) dan Cipto (33 tahun) tewas ditembak oleh Polisi Hutan saat mereka bersama 30-an orang lainnya mencari ......

Ungkapan Lord Acton yang mengatakan: Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutelly, sudah menjadi asumsi alamiah mesti tidak dinormatifikasi ......