Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kapuas menjadi salah satu lokasi yang penting untuk di-assessment dalam mengkaji potensi konflik. KPH Kapuas merupakan salah satu KPH Model yang pendiriannya paling awal, saat kebijakan desentralisasi pengelolaan kawasan hutan dilakukan oleh Kementerian Kehutanan.

Sebagai KPH Model dari Kemenhut, assessment terhadap KPH Kapuas merupakan cermin sekaligus bahan evaluasi terbaik bagi Kementerian Kehutanan dalam mencapai target pembentukan 120 KPH hingga tahun 2014. Dan yang lebih spesifik, hampir seluruh wilayah KPHL Kapuas tumpang-tindih dengan wilayah Demostration Activities REDD+ yang diprakarsai oleh Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP).

Widianto dari Program Pembaharuan Hukum dan Resolusi Konflik, Perkumpulan HuMa melakukan assessment dan juga membuat analisa terkait potensi konflik tenurial dalam DA-REDD+ di KPHL Kapuas. Dalam laporan ini terdapat beberapa pokok-pokok persoalan terkait DA REDD+ di KPHL Kapuas, yang semestinya perlu dilaksanakan pertemuan multipihak stakeholder KPH –termasuk KFCP– untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai penguasaan lahan oleh KPHL Model Kapuas sehingga memiliki kejelasan di masa mendatang.

Laporan assessmen dan analisa potensi konflik tenurial tersebut dapat dibaca pada laman berikut https://web.huma.or.id/?attachment_id=4887

Assessment dan Analisa Potensi Konflik Tenurial terkait DA REDD+ di KPHL Kapuas

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kapuas menjadi salah satu lokasi yang penting untuk di-assessment dalam mengkaji potensi konflik. KPH Kapuas merupakan salah satu KPH Model yang pendiriannya paling awal, saat kebijakan desentralisasi pengelolaan kawasan hutan dilakukan oleh Kementerian Kehutanan.

Sebagai KPH Model, assessment terhadap KPH Kapuas merupakan cermin sekaligus bahan evaluasi terbaik bagi Kementerian Kehutanan dalam mencapai target pembentukan 120 KPH hingga tahun 2014. Dan yang lebih spesifik, hampir seluruh wilayah KPHL Kapuas tumpang-tindih dengan wilayah Demostration Activities REDD+ yang diprakarsai oleh Kalimantan Forest Climate Partnership (KFCP).

Widianto dari Program Pembaharuan Hukum dan Resolusi Konflik, Perkumpulan HuMa melakukan assessment dan juga membuat analisa terkait potensi konflik tenurial dalam DA-REDD+ di KPHL Kapuas. Dalam laporan ini terdapat beberapa pokok-pokok persoalan terkait DA REDD+ di KPHL Kapuas, yang semestinya perlu dilaksanakan pertemuan multipihak stakeholder KPH –termasuk KFCP– untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai penguasaan lahan oleh KPHL Model Kapuas sehingga memiliki kejelasan di masa mendatang.

Laporan assessment dan analisa potensi konflik tenurial tersebut dapat dibaca pada laman berikut https://web.huma.or.id/?attachment_id=4850