Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, mencantumkan komitmen Pemerintah untuk mengalokasikan sedikitnya 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk berbagai skema perhutanan sosial, termasuk hutan adat. Dari sisi jumlah, capaiannya masih jauh dari target. Hingga November 2018, perhutanan sosial baru mencapai 2,13 juta hektare, atau 16,8% dari target. Dari 2,13 juta hektare perhutanan sosial yang ditetapkan, terdapat 33 (tiga puluh tiga) hutan adat yang sudah ditetapkan dengan luas 17.243,61 hektare.

Sementara itu, hingga Desember 2018, tools pendokumentasi konflik Perkumpulan HuMa Indonesia (HuMaWin) mencatat 326 konflik sumber daya alam dan agraria, yang terjadi di 158 kabupaten/kota di 32 provinsi. Jika dibagi berdasarkan sektor, konflik kehutanan berjumlah 86 konflik dengan luasan konflik 1.159.710.832 hektare.

Berdasarkan hal tersebut, Perkumpulan HuMa Indonesia menyusun Outlook HuMa 2019, yang akan mengevaluasi komitmen Pemerintah terkait penetapan hutan adat.

Outlook HuMa 2019 dapat diunduh di sini.

Publikasi lainnya dapat di akses di portal publikasi HuMa.